Setelah menjalani empat bulan kehidupan pernikahan dan mengurus keuangan rumah tangga, mulai dari pengaturan pembayaran tagihan, biaya-biaya bulanan, groceries hingga urusan transportasi, sedikit banyak aku banyak berdiskusi dengan Paksu perihal penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan kami, baik sepeda motor maupun mobil.

Tiga bulan pertama, kami sepenuhnya menggunakan kendaraan roda dua dan Paksu selalu mengisi motor kami dengan Pertamax. Pikirku, ah tak jadi soal, karena sekali isi bensin hanya berkisar 30-45 ribu rupiah saja. Namun, dua minggu belakangan ini ketika secara perlahan kami mengganti moda transportasi ke roda empat dengan kapasitas bensin yang lebih besar, dan tentunya merogoh kocek yang lebih besar, ratusan ribu setiap kali isi bensin, keningku pun kembali berkerut untuk memperhitungkan budget keuangan kami. 

View this post on Instagram

A post shared by Wulan (@ceritanyawulan)

Setiap kali di perjalanan dan berdiskusi tentang pilihan bahan bakar untuk kendaraan kami, Paksu akan selaku memilih Pertamax atau bahkan Pertamax Turbo, dengan harga yang lebih tinggi, manakala menemukan SPBU Pertamina yang menyediakan Pertamax Turbo. Menurutnya, bahan bakar Pertamax dan Pertamax Turbo jauh lebih baik dibandingkan Pertalite untuk menjaga kondisi mesin dalam jangka panjang. Bahkan menurutnya, terasa lebih irit bensin saat menggunakan Pertamax dan Pertamax Turbo. Kebetulan minggu lalu kami melakukan road trip mulai dari Depok - Serpong - Purbalingga - Tegal - Cirebon dan kembali lagi ke Depok dengan total pembelian bensin Rp 900.000,- Paksu semakin mantap memilih bahan bakar Pertamax apalagi sudah ada arahan pengalihan BBM Subsidi tepat sasaran katanya. Saat kami mengisi bensin pun terpampang banner pengumuman di SPBU Pertamina, bahwa pembelian solar subsidi dan pertalite roda 4 wajib terdaftar di subsiditepat.mypertamina.id. 

Pengumuman BBM Subsidi Tepat Sasaran di SPBU Pertamina

Jika penggunaan Pertamax dan Pertamax Turbo memiliki manfaat jangka panjang untuk melindungi kondisi mesin kendaraan, plus dinilai lebih hemat setiap melakukan perjalanan, yang mana lebih menguntungkan, mengapa banyak perselisihan pendapat saat turun kebijakan pengalokasian BBM Subsidi tepat sasaran? Mungkin saja hal ini terjadi, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat umum terkait dampak penggunaan BBM berkualitas rendah terhadap kesehatan, lingkungan dan kualitas mesin kendaraan. Berdasarkan jejak pendapat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terhadap masyarakat terkait dampak penggunaan BBM, terlihat bahwa pengetahuan masyarakat terhadap dampak kesehatan akibat penggunaan BBM tergolong rendah,  dampak lingkungan sedang dan dampak terhadap mesin masuk ke dalam kategori tinggi. Oleh karenanya, perlu adanya sosialisasi terhadap isu ini kepada masyarakat luas.

Dampak Penggunaan BBM Sumber Gambar: YLKI

BBM Subsidi Tepat Sasaran untuk Siapa?

Belakangan Kementerian Keuangan memberikan pernyataan bahwa penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat sasaran. Sri Mulyani menyebutkan manfaat subsidi dan kompensasi energi saat ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Kebetulan sekali kemarin aku sempat mengikuti Diskusi Publik "Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta" yang diselenggarakan oleh Berita KBR dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

Pengendalian BBM Subsidi Tepat Sasaran di DKI Jakarta Sumber Gambar: Berita KBR

Realisasi BBM Subsidi Belum Tepat Sasaran

Berdasarakan perhitungan Kemenkeu, subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019 sejumlah Rp144,4 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Sehingga, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mulai melakukan pengalihan sebagian subsidi dengan nilai yang sangat besar tersebut langsung diberikan kepada kelompok yang tidak mampu pada 3 September lalu. Menurut Pak Jokowi, jika pengalihan subsidi ini tidak dilakukan, akan berdampak pada kesenjangan yang semakin besar. Alokasi subsidi energi semakin dinikmati oleh kelompok mampu sebanyak 20% dan hanya 5% saja yang akan dinikmati kelompok tidak mampu.

Seperti inilah rincian penggunaan BBM subsidi tidak tepat sasaran berdasarkan data BPS terbaru yang disampaikan Kemenkeu pada 29 Agustus lalu, 

• BBM Solar. Sebesar 89% dinikmati oleh dunia usaha, 11% kalangan rumah tangga yang terbagi lagi ke dalam golongan 95% rumah tangga mampu, 5% rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan.
• BBM Pertalite. Sebanyak 86% digunakan oleh kalangan rumah tangga, dan 14% dinikmati kalangan dunia usaha. Mirisnya porsi 86% rumah tangga terbagi lagi ke dalam 80% keluarga mampu dan 20% keluarga miskin.
• BBM Pertamax. Porsinya 98% dinikmati kelompok rumah tangga, namun 86% dari porsi tersebut adalah keluarga mampu dan 16% keluarga tidak mampu.

Dampak BBM Subsidi terhadap Lingkungan

Konsumsi Pertalite

Mirisnya masih banyak pemilik kendaraan roda empat yang bisa dikategorikan sebagai kelompok keluarga mampu turut memanfaatkan alokasi BBM subsidi sehingga memicu ketidakadilan ekonomi dan dampak ekologis terhadap pencemaran lingkungan serta kualitas hidup penduduk yang tinggal dan beraktivitas di DKI Jakarta.

Reformasi Subsidi Energi & BBM Solusi Keadilan Ekonomi dan Ekologis

Dalam sesi diskusi publik pengendalian BBM, pihak YLKI diwakili oleh Bapak Tulus Abadi, mengusung gagasan reformasi subsidi energi dan BBM adalah salah satu solusi untuk menegakkan keadilan ekonomi dan juga ekologis. YLKI tidak hanya berfokus pada pengalihan alokasi BBM subsidi tepat sasaran kepada kelompok keluarga miskin tetapi juga dampak jangka panjang, pengalihan BBM dengan kualitas lebih baik terhadap perbaikan kondisi lingkungan tinggal, lingkungan kerja, kualitas udara dan juga polusi sehingga memberikan kualitas hidup yang lebih baik terhadap hak hidup konsumen dan masyarakat.

Reformasi Subsidi Energi - Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI Sumber Gambar: YLKI

Harga energi sesungguhnya telah ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan (Pasal 7 Ayat 1), yang mana pada praktiknya di lapangan diserahkan pada mekanisme pasar. Hal ini terjadi karena 60-70% pasokan energi BBM dan gas elpiji berasal dari negara-negara lain. Intervensi pemerintah terhadap harga energi dan mekanisme pasar dilakukan dalam bentuk pemberian kompensasi dan subsidi energi. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk pengalihan alokasi subsidi energi kepada kelompok keluarga miskin, Bapak Tulus Abadi pun merekomendasikan subsidi energi targeted kepada orang-orang yang berhak, alih-alih dalam bentuk barang yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok keluarga mampu.

Sayangnya, program subsidi energi yang dicanangkan pemerintah menyimpan bahaya laten yang masih melekat hingga kini, diantaranya:

• Tidak adil secara ekonomi karena tidak tepat sasaran;
• Mengorbankan kepentingan yang lebih strategis dan berjangka panjang, misalnya saja untuk urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
• Memperbesar utang negara, sebab untuk subsidi mendulang utang;
• Tidak adil secara ekologis, karena BBM yang berasal dari fosil berdampak negatif terhadap lingkungan, sedangkan saat ini kita sedang menghadapi tantangan besar untuk menghadapi isu-isu lingkungan dan perubahan iklim;
• BBM meninggalkan jejak karbon yang sangat tinggi, pemicu perubahan iklim global.

Subsidi Energi Berkeadilan

Perlu adanya dorongan untuk mengatur subsidi yang berkeadilan, dengan cara-cara yang bisa dilakukan, antara lain:

• Memberikan subsidi yang berkeadilan secara ekonomi dan ekologis;
• Subsidi energi untuk kelompok masyarakat miskin energi (listrik 450 VA, dan gas elpiji 3kg);
• Energi fosil berdampak eksternalitas, sehingga tidak fair jika diberikan insentif atau pun subsidi, direkomendasikan penerapan disinsentif (cukai) seperti rokok;
• Hanya Energi Bersih (EBT-Energi Baru Terbarukan) yang layak mendapatkan subsidi dan intensif.

BBM Ramah Lingkungan untuk Masa Depan Anak Cucu Kita

Berdasarkan pantauan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagaimana yang disampaikan Ibu Luckmi Purwandari, Direktur Dinas Pencemaran Udara KLHK, selama 65 hari pasca penerapan pengalihan BBM subsidi tepat sasaran, tren kualitas udara melalui perhitungan indeks pencemaran udara mulai menurun. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang tren penurunan pencemaran udara yang terjadi di DKI Jakarta, diantaranya beralihnya penggunaan bahan bakar Pertalite ke Pertamax dan peningkatan penggunaan moda transportasi publik. 

BBM dengan kualitas bagus yang memiliki oktan tinggi sepeti Pertamax dan Pertamax Turbo relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan Pertalite dengan oktan yang lebih rendah. Jika kita beralih ke bahan bakar minyak ramah lingkungan secara bersama-sama kita bisa mengurangi polusi udara dan lingkungan. Mengaitkan isu pengalihan BBM subsidi tepat sasaran, dan peralihan BBM ramah lingkungan tentu akan turut juga berdampak pada solusi memperlambat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang kian menjadi momok menyeramkan bagi anak cucu kita kelak.

Referensi:

Berita KBR

Setkab.go.id

Indonesiabaik.id

Kompas.tv